Abstract
Moving from the notions of Nicholas Garnham—central actor in the
political economy of culture—this chapter provides a comprehensive
understanding about what is political economy of culture. Completely with the
Westminster School legacy and the state of media studies in America. But, the
radical expand of study in the political economy of culture often crashes with the
cultural studies.
Vincent Mosco telah dengan detail memberikan kontribusi bagi studi
ekonomi politik komunikasi. Melalui karyanya The Political Economy of
Communication (1996), Mosco memberikan gagasan mengenai tiga pintu masuk
dalam mempelajari ekonomi politik komunikasi. Disini, ekonomi politik
dipandang sebagai studi kritis yang berangkat dari pemikiran Marx.
Dalam Ekonomi Politik Komunikasi, Vincent Mosco mendefinisikan versi
ekonomi politik ini sebagai “studi tentang relasi sosial, khususnya relasi kuasa,
yang secara mutual merupakan produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya”
(1996: 25). Dia menjelaskan bahwa ekonomi politik berbicara tentang
keberlangsungan hidup dan kontrol, atau bagaimana masyarakat
mengorganisasikan diri untuk memproduksi apa yang diperlukan untuk bertahan
hidup dan bagaimana tatanan dipertahankan guna memenuhi tujuan
kemasyarakatan.
Nicholas Garnham lebih lanjut membuat garis-garis besar dari pendekatan
itu dengan menghubungkannya pada Mazhab Frankfurt dan menyatakan bahwa
ekonomi politik komunikasi melibatkan analisis “mode produksi dan konsumsi
kultural yang berkembang dalam masyarakat kapitalis.” Dia lebih lanjut
menjelaskan bahwa media harus dilihat “pertama sebagai entitas ekonomi yang
memiliki peran ekonomi langsung sebagai pencipta nilai surplus melalui produksi
dan pertukaran komoditas, dan peran tidak langsung melalui periklanan, dalam
menciptakan nilai surplus dalam sektor-sektor lain dari produksi komoditas.”
Dalam perkembangannya, baik Garnham maupun beberapa pemikir
lainnya kemudian mengganti frase “ekonomi politik komunikasi” menjadi
“ekonomi politik komunikasi dan budaya”. Perhatian khusus tertuju pada budaya,
dimana kajian-kajian media nantinya harus berfokus pada budaya. Sebab, media
adalah institusi yang mampu menghasilkan “produk budaya” atau “membentuk
dunia” dengan menentukan mana yang harus dihadirkan untuk audiens. Maka,
media kemudian menjadi apek sentral dan penting dalam kajian budaya. Sebab,
disanalah terdapat sebuah ruang yang disebut “public sphere”.
Garnham dengan jenial merumuskan problem krusial dari kekuatan
industri budaya: menaruh perhatian tak hanya pada soal produksi tetapi juga
terlebih soal distribusi. Kalau distribusi diperhatikan sama seriusnya dengan
produksi, apakah ini bisa dikatakan sebagai imperialisme budaya? Inilah
pertanyaan krusial yang sejak awal 1990-an coba dipertanyakan kembali, saat
dunia menuju arah pasar bebas, terbentuknya blok-blok perdagangan, dan adanya
transformasi peran negara dalam interaksi antarnegara dalam skala bilateral,
regional maupun global (misalnya WTO).
Dua peristiwa penting di awal era millenium, yakni runtuhnya dominasi
komunis dan krisis global yang mengawali dominasi kapitalisme global
dihadirkan. Dua hal ini setidaknya mampu memberi latar yang cukup jelas dalam
konteks ekonomi politik komunikasi dan budaya ini. Pasalnya, dua peristiwa
tersebut mengetengahkan Amerika sebagai negara “dominan”. Amerika yang
sering disebut sebagai sentral kapitalisme pun akan selalu menyelamatkan
perekonomian kapitalisnya.
