Abstract
Moving from the notions of Nicholas Garnham—central actor in the
political economy of culture—this chapter provides a comprehensive
understanding about what is political economy of culture. Completely with the
Westminster School legacy and the state of media studies in America. But, the
radical expand of study in the political economy of culture often crashes with the
cultural studies.
Vincent Mosco telah dengan detail memberikan kontribusi bagi studi
ekonomi politik komunikasi. Melalui karyanya The Political Economy of
Communication (1996), Mosco memberikan gagasan mengenai tiga pintu masuk
dalam mempelajari ekonomi politik komunikasi. Disini, ekonomi politik
dipandang sebagai studi kritis yang berangkat dari pemikiran Marx.
Dalam Ekonomi Politik Komunikasi, Vincent Mosco mendefinisikan versi
ekonomi politik ini sebagai “studi tentang relasi sosial, khususnya relasi kuasa,
yang secara mutual merupakan produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya”
(1996: 25). Dia menjelaskan bahwa ekonomi politik berbicara tentang
keberlangsungan hidup dan kontrol, atau bagaimana masyarakat
mengorganisasikan diri untuk memproduksi apa yang diperlukan untuk bertahan
hidup dan bagaimana tatanan dipertahankan guna memenuhi tujuan
kemasyarakatan.
Nicholas Garnham lebih lanjut membuat garis-garis besar dari pendekatan
itu dengan menghubungkannya pada Mazhab Frankfurt dan menyatakan bahwa
ekonomi politik komunikasi melibatkan analisis “mode produksi dan konsumsi
kultural yang berkembang dalam masyarakat kapitalis.” Dia lebih lanjut
menjelaskan bahwa media harus dilihat “pertama sebagai entitas ekonomi yang
memiliki peran ekonomi langsung sebagai pencipta nilai surplus melalui produksi
dan pertukaran komoditas, dan peran tidak langsung melalui periklanan, dalam
menciptakan nilai surplus dalam sektor-sektor lain dari produksi komoditas.”
Dalam perkembangannya, baik Garnham maupun beberapa pemikir
lainnya kemudian mengganti frase “ekonomi politik komunikasi” menjadi
“ekonomi politik komunikasi dan budaya”. Perhatian khusus tertuju pada budaya,
dimana kajian-kajian media nantinya harus berfokus pada budaya. Sebab, media
adalah institusi yang mampu menghasilkan “produk budaya” atau “membentuk
dunia” dengan menentukan mana yang harus dihadirkan untuk audiens. Maka,
media kemudian menjadi apek sentral dan penting dalam kajian budaya. Sebab,
disanalah terdapat sebuah ruang yang disebut “public sphere”.
Garnham dengan jenial merumuskan problem krusial dari kekuatan
industri budaya: menaruh perhatian tak hanya pada soal produksi tetapi juga
terlebih soal distribusi. Kalau distribusi diperhatikan sama seriusnya dengan
produksi, apakah ini bisa dikatakan sebagai imperialisme budaya? Inilah
pertanyaan krusial yang sejak awal 1990-an coba dipertanyakan kembali, saat
dunia menuju arah pasar bebas, terbentuknya blok-blok perdagangan, dan adanya
transformasi peran negara dalam interaksi antarnegara dalam skala bilateral,
regional maupun global (misalnya WTO).
Dua peristiwa penting di awal era millenium, yakni runtuhnya dominasi
komunis dan krisis global yang mengawali dominasi kapitalisme global
dihadirkan. Dua hal ini setidaknya mampu memberi latar yang cukup jelas dalam
konteks ekonomi politik komunikasi dan budaya ini. Pasalnya, dua peristiwa
tersebut mengetengahkan Amerika sebagai negara “dominan”. Amerika yang
sering disebut sebagai sentral kapitalisme pun akan selalu menyelamatkan
perekonomian kapitalisnya.
Adalah pertumbuhan industri teknologi informasi dan komunikasi yang
menumbuhkan kembali semangat kapitalisme. Bagaimana tidak? Perkembangan
teknologi ini mampu membuka sekat-sekat global, dan merampingkan struktur
distribusi dalam sebuah sistem produksi kapitalis. Dan media massalah yang
menjadikan kapitalisme global berkembang ke seluruh pelosok dunia.
Tiga hal saling mengait dalam perkembangan global tadi: penemuan
teknologi-industri media-pertumbuhan kapital. Perkembangan teknologi baru
biasanya langsung diambil oleh industri media untuk menghasilkan produk baru
yang lebih canggih dari produk sebelumnya. Penguasaan teknologi tinggi juga
berarti bahwa teknologi baru yang mahal, hanya akan dikuasai oleh kaum
pemodal besar, yang sanggup menjadikan teknologi tersebut sebagai komoditas
monopolistis.
Seiring dengan pertumbuhan kapitalisme, studi mengenai ekonomi politik
media pun semakin berkembang. Sejak dua dekade terakhir, pemerintah Amerika
sibuk memperbaiki bentuk-bentuk kebijakan di bidang informasi. Ini merupakan
momentum munculnya model deregulasi telekomunikasi, privatiasai, serta
liberaliasi penyiaran. Model-model semacam ini kemudian membawa industri
media massa dalam sebuah sistem pasar yang anti regulasi, dan lebih
mengutamakan profit.
Disinilah studi ekonomi politik berkerja dengan memfokuskan
perhatiannya pada relasi kelas dan struktur yang bermain dalam menentukan isi
media massa. Ekonomi politik mengasumikan, kelas pemodal akan menggunakan
media massa untuk memupuk keuntungan. Maka, ia akan membuat produksi acara
yang mampu menarik sebanyak mungkin audiens. Resikonya, kualitas produk
media dan hak informasi publik menjadi tidak begitu penting.
Tradisi Westminster School
Studi ekonomi politik budaya sendiri tidak dapat dilepaskan dari tradisi
Westminster School, tempat asal Garnham. Warisan pemikiran yang berkembang
di masa “pencerahan” Westminster School memiliki arti penting bagi kerja
ekonomi politik budaya di masa kini.
Sebagaimana dikutip Curran (18), pada dasarnya Garnharm memberikan
interpretasi atas kajian public sphere dari Habermas. Interpretasi ini sangat mirip
dengan apa yang dilakukan Stuart Hall dalam menginterpretaikan konsep
hegemoni dari Gramsci, saat mengembangkan cultural studies. Titik fokus yang
diarahkan pada konteks budayapun, seringkali membuat ekonomi politik budaya
kehilangan batas dari cultural studies.
Meski banyak beranjak dari pemikiran Habermas, namun Garnham juga
melakukan koreksi terhadap konsep Habermas. Terutama bahwa media tidak
dapat lagi menjadi public sphere. Menurutnya, untuk menguatkan penyiaran
publik sebagai model dari pelayanan publik (the public service models) yang
dapat menguatkan bangunan public sphere tentunya harus melakukan hal-hal yang
dapat mendukung keberlangsungan model pelayanan publik yang dimaksud.
Sehingga, cita-cita tentang public sphere sebagaimana yang disebut oleh
Habermas dapat terealisasikan. Nicholas Garnham membuat dua pandangan,
pertama, melakukan pengandaian dan usaha-usahanya untuk mengembangkan
praktek-praktek dalam serangkaian hubungan-hubungan sosial yang lebih bersifat
politik daripada ekonomi. Dan kedua, pada saat yang sama berusaha memisahkan
diri dari pengendalian negara (pengendalian politik).
Di awal kerjanya, Westminster School dipengaruhi oleh debat mengenai
kebijakan media dan Marxisme. Saat itu, struktur media di Inggris dimonopoli
oleh BBC. Sementara masalah utama yang dimiliki oleh Westminter School saat
itu adalah statismenya. Tradisi dan kultur kebijakan media kala itu kemudian
memunculkan kritisisme Garnham yang akhirnya mempelopori perubahan radikal
dalam kerja Westminster School melalui gerakan ekonomi politiknya.
Penelitian ekonomi politik di Westminster, terutama berfokus pada bidang
kajian seperti kebijakan media, kegiatan media, dan sejarah media dalam .
hubungannya dengan teknologi komunikasi.
Ekonomi Politik di Amerika
Lain dengan perkembangan ekonomi politik yang ada di Inggris, di
Amerika studi ini tidak begitu populer. Di AS, yg menjadi sentral kapitalisme,
studi kritis, termasuk ekonomi politik budaya tidak begitu berkembang. Sebab, di
Amerika, studi-studi empirik dengan pendekatan kuantitatif lebih berkembang.
Namun demikian, beberapa nama seperti Noam Chomsky, Robert McChesney
mengisi deretan pemikir di bidang ekonomi politik media.
Bahkan, dalam artikel ini McChesney mampu memberikan gambaran yang
lebih jelas akan perbedaan ekonomi politik dengan cultural studies. Perbedaan
keduanya, disebutkan Chesney dalam Calabrese dan Sparks (2004: 43), meskipun
cultural studies berfokus pada hubungan antara media dengan audiens, dan
keduanya memiliki hubungan sosial, namun cultural studies hampir tidak
memperhatikan faktor struktural yang mempengaruhi produksi isi media. Jadi,
ekonomi politik memperhatikan struktur pasar yang selalu mengutamakan profit.
Ekonomi politik selalu mengasumsikan adanya hubungan kelas sosial dan struktur
yang melembaga. Sementara cultural studies berfokus terhadap kritiknya pada
budaya kelas atas.
Sejalan dengan pendapat Chesney, ekonomi politik memiliki hubungan
yang unik. Keduanya memiliki latar perkembangan kapitalisme (tumbuh sejalan
pertumbuhan kapitalisme) dan keduanya menaruh perhatian pada isu-isu seperti
keadilan sosial, kebebasan, dan politik pemerintahan. Baik ekonomi politik
maupun komunikasi tidak dapat lepas dari teori demokrasi, sehingga gabungan
keduanya dapat membentuk sebuah ramuan baru. Jika dihubungkan, kapitalismedemokrasi-
media massa adalah sebuah alur segitiga.
Tren media di Amerika dan di dunia saat ini adalah kompetisi media. Titik
pangkalnya adalah pasar yang memiliki logika “memberikan apa yang orang
mau”. Sehingga, dalam konteks ini, pasar-lah yang menjadi raja. Dan berikutnya,
gelombang deregulasi, privatisasi, dan komersialisasi muncul dalam sistem
komunikasi.
Upaya-upaya deregulasi selalu mengasumsikan bahwa regulasi pemerintah
hanya akan merusak kebebasan individu. Disinilah ekonomi politik media
menjadi alat yang sangat relevan untuk mempelajarinya.
No comments:
Post a Comment